KEBIJAKAN PEMERINTAH ERA SBY

   Di penghujung tahun 2014 ini, tepatnya bulan Oktober, pemerintahan era SBY akan tergeser seiring pemilihan Presiden baru periode 2014-2019. Sepuluh tahun sudah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara Republik Indonesia. Kepemimpinannya dinilai pro dan kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau buat selama memimpin negeri ini. Beberapa kebijakan yang dibuat menimbulkan komentar pedas dari rakyat. BBM contohnya, kebijakan yang dibuat mendesak SBY harus kembali menaikan BBM dan mengurangi subsidi.

Pada periode yang akan datang, agar kebijakan tersebut tidak membebani pemerintahan baru, Susilo Bambang Yudhoyono diminta berani menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di akhir masa kepemimpinannya.

Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan menilai jika SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintahan baru hanya kedapatan beban warisan SBY. "Kalau (menaikkan harga BBM) dilakukan SBY, pemerintah berikutnya tidak akan merasa terbebani," kata Fauzi diJakarta, Selasa (25/3/2014).

Lebih lanjut Fauzi menuturkan, kenaikan harga BBM bersubsidi perlu dilakukan mengingat asumsi makro ekonomi diprediksi meleset. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di ambang batas yang diperbolehkan Undang-undang, yakni 3 persen, akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

"Dengan melemahnya rupiah, subsidi BBM meledak. Asumsi masih (meleset) jauh. Untuk mematikan defisit APBN tidak lebih tiga persen, subsidi BBM harus dipangkas," ungkapnya.

Dalam APBN 2014, asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dollar AS. Sementara itu, supiah hingga pekan keempat Maret 2014 masih fluktiatif. Kini, kurs berada di kisaran Rp 11.357 per dollar AS.

PROGRAM SUBSIDI UNTUK MASYARAKAT ERA SBY

1.      Nama Program                  : Kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM.

2.      Konsep                              :

a.       Tujuan                        :

- Meningkatkan perekonomian Indonesia

Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.

- Penekanan terhadap APBN

Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat di minimalisasi.

- Merangsang kreatifitas terhadap bahan bakar alternatif

Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai macam bahan bakar alternatif baru yang sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.

b.      Teknis Operasional     :

Berkaitan dengan adanya kebijakan kenaikan BBM, masyarakat dituntut untuk berpikir realistis dalam mengahadapi situasi tersebut. Karena dihapusnya, subsidi dari APBN, dapat meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang lain.

3.      Hasil dari Program            :

Kebijakan penyesuaian harga BBM jenis tertentu dilakukan pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian bukan politik. Subsidi BBM yang hampir mencapai Rp 300 triliun sangat memberatkan anggaran pemerintah dan akan lebih baik jika dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih menguntungkan rakyat.

”Setelah Pemerintah dan DPR RI menetapkan RAPBN-P 2013 menjadi APBN-P 2013. APBN-P ini amatlah penting bagi kita tidak saja untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal kita, APBN kita, tapi juga perekonomian kita secara keseluruhan, sebagaimana kita pahami krisis ekonomi global telah kita rasakan dampaknya pada perekonomomian kita, misalnya menurunnya harga-harga komoditi dunia berakibat pada menurunnya penerimaaan negara,” ujar Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengawali sambutan dalam keterangan pers, Jumat (21/6/2013) malam.

Sementara itu Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menegaskan, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bukanlah menghilangkan subsidi. ”Sekarang subsidi tidak dihilangkan tapi dikurangi subsdinya, negara berkewajiban memberikan subsidi kepda rakyat, sekarang subsidinya dikurangi bukan dihapus. misalnya harga produksi premium misalnya 9500 per liter dijual kemarin dengan harga 4500 itu berarti disubsidi 5000 per liter. nah sekarang dengan harga 6500 masih ada subsidinya 3000 per liter, jadi masih ada susbsidi tapi berkurang subsidinya jadi biar jelas di rakyat bahwa yang sekarang punya mobil dua, mobil satu, beli dengan 6500 jangan merasa wah sudah tidak ada, masih dapat subsidi cuma subsidi 3000 sekarang, dikurangi subsidinya,” tutur Wacik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan program kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Seperti dilansir dari laman Setkab, Sabtu (22/6/2013), berikut program kompensasi dimaksud:

1)      Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yaitu bantuan tunai sebesar Rp150.000 selama empat bulan untuk sekitar 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang akan dibayarkan sebanyak dua kali, atau Rp300.000 per pembayaran.

2)      Tambahan alokasi beras dari program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) sebanyak 15 kg per rumah tangga selama 3 bulan, yaitu Juni, Juli, dan September 2013.  Sehingga untuk bulan-bulan tersebut alokasi beras per rumah tangga menjadi 30 kg.

3)      Tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sehingga dari cakupan sebelumnya sebesar 8,7 juta anak usia sekolah menjadi 16,6 juta anak usia sekolah.

4)      Tambahan nilai bantuan untuk 2,4 juta rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp 1,4 Juta per tahun menjadi Rp 1,8 Juta per tahun.

5)      Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) terdiri dari:

a.  Program Infrastruktur Permukiman yang mencakup 13.000 desa dan 1.200 kelurahan.

b. Program Sistem Penyediaan Air Minumyang mencakup 159 kawasan di 28 provinsi, 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dan 260 desa rawan air di 29 provinsi.

c.  Program Infrastruktur Sumberdaya Air di 27 provinsi rawan air.

Untuk dapat mengakses Program BLSM, RASKIN, dan BSM, Pemerintah telah menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan secara langsung kepada 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan secara bertahap.

4.      Saran                     :

Menurut penulis, ada beberapa pertimbangan yang terjadi dari dampak kenaikan BBM. Dari hasil penghilangan biaya subsidi BBM, pemerintah mendapat uang lebih besar  untuk membiayai berbagai program yang seharusnya langsung berdampak pada rakyat miskin, termasuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tapi kenyataannya, dampak tersebut tidak dirakaan oleh rakyat miskin dan pembangunan infrakstruktur untuk menunjang investasi pun tak kunjung terrealisasi malah hampir dikatakan tidak ada pembagunan infrakstruktur dan sekarang malah menuju kepada deindustrilisasi .

Manajemen Pertamina Harus Dirombak FSP BUMN Bersatu menilai, krisis energi di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari ketidakmampuan manjemen Pertamina untuk dapat mencari sumber minyak baru di Indonesia serta menjalankan efisensi di Pertamina. Akibatnya, Indonesia menjadi negara net importer BBM. Selain itu, audit keuangan untuk pengunaan dana APBN untuk subsidi BBM yang dilakukan oleh Pertamina dan Kementerian ESDM juga tidak jelas dan diduga banyak sekali peyelewengan dalam pengunaan dana susbsidi BBM.

Jadi, tegasnya, pemerintah seharusnya melakukan perombakan di manajemen Pertamina dengan manajemen yang lebih mampu untuk melakukan efesiensi di Pertamina, dan Menteri ESDM  terutama dalam dana untuk subsidi  BBM dan mampu mencari sumber-sumber minyak baru.

Sumber:

http://finance.detik.com/read/2013/06/12/171359/2271618/1034/sby-kembali-jelaskan-tujuan-pemerintah-naikkan-harga-bbm
https://www.facebook.com/kotacilacapindonesia/posts/375123139254984

http://www.koran-sindo.com/node/357504

http://www.antaranews.com/berita/383763/kenaikan-bbm-berdampak-positif-bagi-perekonomian
http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1445

www.politik.kompasiana.com/.../adakah-rahasia-politik-tersembunyi-dibalik-html

http://diniprestisiani.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pemerintah-terhadap-kenaikan.html

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6339-kenaikan-bbm-untuk-selamatkan-ekonomi-bukan-politik.html
http://economy.okezone.com/read/2013/06/22/20/825940/nih-program-kompensasi-kenaikan-harga-bbm